Pada 11 Agustus 2025 di Bagdad, Iran dan Irak menandatangani sebuah perjanjian besar untuk memperkuat kerjasama keamanan mereka. Ditandatangani oleh Ali Larijani, sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran, dan Qasim al-Araji, penasihat keamanan nasional Irak, di hadapan Perdana Menteri Mohammed Shia' Al Sudani, perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat perjuangan melawan terorisme, terutama terhadap Negara Islam, melalui pertukaran informasi dan penerapan sistem peringatan cepat.
Kedua negara berkomitmen untuk lebih mengontrol perbatasan bersama mereka melalui sistem pengawasan yang dibiayai oleh Iran dan operasi bersama melawan penyelundup dan jaringan penyelundupan, terutama di provinsi Diyala. Iran juga meminta Irak untuk mencegah penggunaan wilayahnya oleh Amerika Serikat atau Israel terhadap Teheran. Perjanjian ini mencakup kerjasama peradilan untuk ekstradisi tersangka dan dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi Iran, mengingat Irak bergantung 40% pada gasnya.
Dalam aspek geopolitik, Teheran memperkuat pengaruh regionalnya dan “sumbu perlawanan” menuju Suriah dan Lebanon. Washington dan Arab Saudi mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap pengaruh yang semakin meningkat ini.
Bagi sebagian orang, perjanjian ini positif karena dapat menstabilkan kawasan setelah bertahun-tahun perang. Bagi yang lain, perjanjian ini berisiko mengubah Irak menjadi medan pertempuran antara kekuatan besar. Ali Larijani kemudian harus pergi ke Lebanon untuk memperdalam kerjasama ekonomi dan keamanan, sambil menegaskan dukungan Iran menghadapi ketegangan dengan Israel.